Peran penting penegakan hukum di laut bagi keamanan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum di laut menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia.

Menurut Aan Kurnia, “Penegakan hukum di laut sangat penting untuk mencegah berbagai kejahatan seperti perompakan, penyelundupan barang terlarang, dan illegal fishing yang merugikan negara kita.” Hal ini sejalan dengan pendapat pakar keamanan nasional, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, yang menyatakan bahwa “Tanpa penegakan hukum yang kuat di laut, keamanan nasional akan terancam.”

Dalam konteks ini, TNI Angkatan Laut juga turut berperan penting dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Menurut Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono, “TNI Angkatan Laut memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan laut dan melindungi kepentingan negara di laut.”

Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut masih cukup besar. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta km2 serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait seperti Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan instansi lainnya dalam melaksanakan penegakan hukum di laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum di laut bagi keamanan nasional tidak bisa diabaikan. Setiap pihak harus bersinergi dan bekerjasama secara maksimal dalam melindungi kedaulatan negara dan sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Aan Kurnia, “Kita harus bersatu dan kompak dalam menjaga keamanan laut demi kepentingan bersama.”