Peraturan hukum laut merupakan landasan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan adanya peraturan hukum laut yang kuat, negara kita dapat melindungi wilayah perairan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan maritim.

Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, peraturan hukum laut yang baik adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan maritim sebuah negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kedaulatan maritim Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS adalah payung hukum internasional yang mengatur berbagai aspek terkait laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam UNCLOS untuk menjaga kedaulatan maritimnya.

Selain UNCLOS, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur berbagai aspek terkait laut, termasuk perlindungan terhadap kedaulatan maritim. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Pentingnya peraturan hukum laut dalam perlindungan kedaulatan maritim Indonesia juga disampaikan oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang ahli hukum laut Indonesia. Menurut beliau, peraturan hukum laut yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi negara dan masyarakat dalam mengelola wilayah perairan.

Dengan adanya peraturan hukum laut yang kuat, Indonesia dapat memastikan bahwa kedaulatan maritimnya tetap terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan implementasi peraturan hukum laut untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia di masa depan.