Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangatlah penting. Kecelakaan laut seringkali menimbulkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi maupun kerugian manusia. Untuk itu, pemerintah harus memiliki peran yang aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan laut.

Menurut Kepala Badan SAR Nasional, Marsma TNI Fadjar Prasetyo, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kecelakaan laut. “Pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat terkait keselamatan di laut, serta memberikan dukungan yang memadai bagi lembaga penanggulangan bencana seperti Basarnas,” ujarnya.

Selain itu, peran pemerintah juga terlihat dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam penanganan kecelakaan laut. Menurut Direktur Keselamatan Maritim Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, pemerintah terus melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait keselamatan di laut bagi para pelaut dan petugas penanggulangan bencana.

Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kecelakaan laut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kecelakaan laut. Hal ini diakui oleh Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

“Aktivitas di laut semakin meningkat namun sarana dan prasarana yang kami miliki masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih dari pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kecelakaan laut,” ujarnya.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangatlah vital. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan regulasi, kapasitas SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meminimalkan risiko kecelakaan laut di Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan laut yang lebih aman dan bersih.