Pentingnya Kolaborasi dengan Polair dalam Penegakan Hukum Maritim
Kolaborasi antara kepolisian air (Polair) dan instansi terkait lainnya sangat penting dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Pentingnya kolaborasi ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan rawan akan berbagai aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, dan juga terorisme laut.
Menurut Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kolaborasi antara Polair dan instansi terkait lainnya merupakan kunci utama dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia. Beliau menyatakan bahwa “Kita harus saling bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, seperti TNI AL, KKP, dan Bea Cukai, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut.”
Referensi dari Ahli Hukum Maritim, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polair dan instansi terkait lainnya. Beliau mengatakan bahwa “Kolaborasi antara Polair dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum maritim, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut.”
Dalam pelaksanaan tugasnya, Polair juga mendapat dukungan dari Satuan Tugas Penindakan Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (Satgas 115). Kolonel Bambang Suwondo, Kepala Satgas 115, menyatakan bahwa “Kami bekerjasama dengan Polair dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di laut, seperti penangkapan ikan ilegal dan pencurian sumber daya laut.”
Dengan adanya kolaborasi antara Polair dan instansi terkait lainnya, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara di perairan Indonesia. Sebagai warga negara, mari kita mendukung upaya penegakan hukum maritim dengan mendukung kolaborasi antara Polair dan instansi terkait lainnya. Semoga dengan kolaborasi yang baik, wilayah maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik dari berbagai ancaman.