Peran penting penegakan hukum di perairan Jakarta Timur menjadi topik yang tak bisa diabaikan lagi. Dengan kondisi perairan yang semakin padat dan rawan akan pelanggaran, penegakan hukum menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jakarta Timur, Bambang Suryono, “Penegakan hukum di perairan Jakarta Timur sangatlah penting untuk melindungi sumber daya laut yang ada dan mencegah tindakan illegal fishing yang merugikan nelayan lokal.”

Hal ini juga diamini oleh Direktur Eksekutif Indonesian Maritime Security Agency (IMSA), Andi Muhammad. Menurutnya, “Tanpa penegakan hukum yang kuat, potensi konflik di perairan Jakarta Timur akan semakin meningkat, mengancam keamanan dan stabilitas wilayah.”

Penegakan hukum di perairan Jakarta Timur memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polair, dan Satpol PP. Hal ini dikonfirmasi oleh Komandan Lanal Jakarta, Kolonel Laut (P) Dwi Cahyono, yang menyatakan, “Kerjasama lintas sektoral sangatlah penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif di perairan Jakarta Timur.”

Selain itu, peran masyarakat juga tak bisa diabaikan dalam upaya penegakan hukum di perairan Jakarta Timur. Menurut Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Bambang Hermanto, “Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum di perairan sangat membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif.”

Dengan adanya kerjasama antara instansi terkait, masyarakat yang sadar hukum, serta penegakan hukum yang tegas dan adil, diharapkan perairan Jakarta Timur dapat menjadi wilayah yang aman, sejahtera, dan terbebas dari pelanggaran hukum. Sehingga potensi sumber daya laut yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.